30 April 2009

Nenek Obama Akan Berangkat Haji

PDF Print E-mail
Wednesday, 29 April 2009 19:35

Mama Sarah, nenek Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama mendapat undangan dari Emirat Arab untuk naik haji

Hidayatullah.com--Nenek Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, Sarah Obama (87) telahSarah Obama menerima undangan dari konglomerat properti Persatuan Emirat Arab (UAE) Dr Sulaiman Al Fahim untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, demikian sebuah laporan media.

"Saya menemukan ia belum melakukan ibadah haji dan ia sangat ingin pergi. Karena ibu saya tak lagi bersama kami, keluarga kami punya tempat kosong. Maka saya mengundangnya dan ia menerima undangan itu," kata pimpinan Hydra Properties seperti dikutip Arabian Business.

"Saya sangat ingin (mengundangnya)," kata Dr Al Fahim, yang media penyedia berita bisnisnya melaporkan, bertemu Mama Sarah dalam lawatan ke Kenya pekan lalu.

Al Fahim, setelah terpilih sebagai Duta Besar kemauan baik (goodwill) untuk mendukung Millennium Development Goals (MDGs), ia pergi ke Kenya untuk melancarkan kampanye antikekurangan gizi di kawasan itu.

Hal ini tentu membahagiakan. Sebab, kampung Obama di Kenya akhir-akhir ini juga gencar ajakan ke agama lain sehingga meresahkan tokoh agama di Kenya. Sarah sempat hadir pada pelantikan Obama sebagai presiden AS awal tahun ini.

Masuk Kristen?

Sebelum ini, nenek dengan nama lengkap Sarah Obama ini sempat dikabarkan akan dibaptis Gereja Advent Hari Ketujuh yang terletak di sebelah barat Kota Kisumu.

Nenek yang sudah berusia lanjut ini tak menduga jika undangan kehadirannya di tempat ibadah itu justru sebagai rencana tersembunyi kelompok tertentu agas dapat berpindah agama. Menurut salah seorang kerabatnya di perkampungan Kogelo, kampung halaman ayah Obama, Mama Sarah terkejut mendapat undangan dari gereja itu.

Mengetahui dirinya bakal dibaptis, Mama Sarah pun menolak undangan dari Gereja Advent Hari Ketujuh. Said Obama, saudara tiri Presiden Obama, menuturkan, pastor gereja itu telah melakukan pendekatan kepada Mama Sarah. Menurut Said Obama, sang pastor menyatakan bahwa Mama Sarah bisa menjadi seorang Kristiani.

Upaya pemurtadan yang akan dilakukan terhadap Mama Sarah oleh Gereja Advent Hari Ketujuh itu menuai reaksi keras dari kalangan umat Islam di negara berpenduduk 32 juta jiwa itu. Betapa tidak, Sarah telah menjelma menjadi seorang selebritas di Kenya, sejak cucunya yang kini menjadi presiden Amerika Serikat mengunjunginya pada 2006.

Bahkan, setelah sang cucu terpilih sebagai presiden AS berkulit hitam pertama, kampung halaman dan rumahnya telah menjadi tempat wisata. Para wisatawan pun berbondong-bondong mengunjungi Kampung Kogelo. Bulan lalu, Pemerintah Kenya telah menjadikan kampung itu sebagai kawasan bersejarah yang dilindungi.

Majelis Ulama dan Imam Kenya mengecam rencana pemurtadan yang akan dilakukan Gereja Advent Hari Ketujuh terhadap Mama Sarah. Sekretaris Majelis Ulama dan Imam Kenya, Syekh Mohamed Khalifa, seperti dikutip kantor berita AFP, menilai upaya yang dilakukan pihak gereja itu sebagai bentuk provokasi.

"Saya menyesalkan upaya yang dilakukan pihak gereja yang memaksa Mama Sarah untuk berpindah agama,” papar Syekh Khalifa. “Mengapa hanya dia? Mengapa hal itu tak dilakukan sebelum Obama menjadi presiden? Apakah mereka melihatnya sebelum cucunya menjadi presiden? Kami siap melindungi agama kami, ” tutur Syekh Khalifa menegaskan.

Menurut dia, Mama Sarah terlahir sebagai seorang Muslim dan akan meninggal sebagai Muslim pula. “Isu pemurtadan tak akan lagi terjadi di sini ataupun di sana,” ungkap Syekh Khalifa.

Menurut Syekh Khalifa, tindakan gereja itu sebagai sebuah provokasi. “Mereka tak memiliki izin dari Yesus untuk memurtadkan seseorang. “Syekh Khalifa pun menantang pihak gereja untuk menyebutkan ayat dalam Bible yang mengizinkan mereka untuk memurtadkan seseorang.

Keluarga ayah Presiden Obama di Kenya memang beragama Muslim. Tak heran, jika sekitar 11 persen rakyat Amerika Serikat (AS) masih menganggap Presiden yang benama lengkap Barack Husein Obama adalah seorang Muslim. Menurut hasil survei yang digelar Pew Research pada pertengahan Maret lalu, satu dari 10 penduduk negeri Paman Sam meyakini bahwa Obama sebagai pemeluk agama Islam.

Hasil survei yang melibatkan 1.308 responden itu sungguh menarik. Pasalnya, saat dilantik pada 20 Januari lalu, Obama disumpah dengan menggunakan Bible. Namun, publik AS masih berpikir bahwa Obama adalah seorang Muslim. Berdasarkan studi itu, satu dari lima penganut agama Protestan Evangelis meyakini bahwa Obama yang memiliki nama tengah bernuansa Islami itu sebagai seorang Muslim.

Yang lebih mencengangkan, 17 persen pendukung Partai Republik juga berpendapat bahwa presiden berkulit hitam pertama di AS itu juga sebagai penganut Islam. Hanya sekitar 38 persen dari penganut Protestan Evangelis dan 46 persen pendukung Partai Republik yang meyakini bahwa Obama sebagai pemeluk agama Kristen.

Sementara itu, sebanyak 55 persen pendukung Partai Demokrat berpendapat, Obama penganut Kristen..

“Tujuh persen pendukung Demokrat meyakini bahwa Obama seorang Muslim,” ungkap Pew Research dalam laporannya, seperti dikutip ABC News, beberapa waktu lalu. [abcn/ihj/www.hidayatullah.com]

05 April 2009

Maftuh Basyuni Ahmadiyah ?

PDF Cetak E-mail
Friday, 03 April 2009
ImageEntah apa yang dicari Menag Maftuh Basyuni? Pernyataannya di media massa (Republika 3/ 4): Tuntutan Pembubaran Ahmadiyah Tak Pada Tempatnya! Benar-benar sangat menyakiti hati umat! Tidak pantas disampaikan oleh pejabat muslim, apalagi Menteri Agama!

Apakah Maftuh tidak pernah mengaji bahwa baginda Rasulullah menghukumi mati orang yang membenarkan nabi palsu Musailamah al khaddzab dan Khalifah Abu Bakar Shidiq memerangi musailamah dan para pengikutnya? atau sekedar sikap arogan Maftuh terhadap umat yang merupakan tipikal para pejabat orde baru dimana dia pernah menjadi kepala rumah tangga istana dimasa itu.

Menanggapi demo FPI bersama ormas-ormas islam yang tergabung dalam FUI untuk menuntut Pembubaran Ahmadiyah (1/4) Maftuh mengatakan kepada media massa“Sikap pemerintah sudah tertuang dalam SKB tiga menteri (Menag, Mendagri dan Jaksa Agung) soal Ahmadiyah. Dalam poin keenam, yaitu soal pengawasan dan penyadaran, kan, memang belum dilaksanakan sepenuhnya, artinya masih berlangsung sampai saat ini. Jadi tidak tepat jika kemudian minta dibubarkan, karena SKB itu belum sepenuhnya dilaksanakan,“.

Menag mengibaratkan SKB dengan keppres pembubaran Ahmadiyah seperti wudhlu dengan shalat. “Jadi jika wudhlu nya belum dilaksanakan semuanya, tentunya belum bisa melaksanakan shalat. Ibaratnya seperti itu. Justru Menag mengharapkan semua pihak untuk ikut mengawasi pelaksanaan SKB tersebut di lapangan.

Pernyataan Menag bahwa soal pengawasan dan penyadaran itu masih berlangsung tidak bisa dipercaya. Sebab, sudah dua kali saya sebagai Sekjen FUI ketemu pejabat Depag.

Pertama, sekitar bulan November 2008 saya bersama Almarhum KH. Fadoli El Muhir (FBR) dan ikhwan-ikhwan dari DPP-FPI mendemo Depag dan wakil pendemo diterima Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sdr Abdul Fattah yang didampingi sejumlah koleganya. Pada kesempatan tersebut Ustadz Ja’far Shodiq dari DPP-FPI mencecar bagaimana pembinaan dan pengawasan oleh Depag, sebab KUA Ciputat saja yang cuma belasan kilometer dari markasnya Maftuh di Lapangan Banteng tidak tahu menahu soal SKB padahal di situ ada markas Ahmadiyah yang oleh masyarakat akhirnya ditutup karena melakukan aktivitas. Jadi aparat Depag yang digaji jangan malah menyuruh masyarakat yang tidak digaji!

Ternyata anak buah Maftuh tidak bisa menjawab dengan baik. Dia mengatakan kami sudah mengirim fax dari SKB itu ke Kandepag-kandepag. Weleh-weleh…bagaimana pula dengan pembinaan dan pengawasannya? Sekali lagi anak buah Maftuh tidak bisa memberikan penjelasan tentang pembinaan dan pengawasan…kalau memang benar mereka melakukannya!

Mereka berterima kasih sekali bahwa mereka mendapatkan bukti pelanggaran yang dibawa oleh FUI berupa copy Majalah Suara Ansharullah edisi Juli dan Agustus 2008 yang isinya masih mengajarkan ajaran asli Ahmadiyah!

Ketidakberesan kerja Maftuh dan anak buahnya itu tampak sekali pada upaya berkali-kali Kabaintelkam Irjenpol Saleh Saaf dan anak buahnya untuk memindahkan jalur longmarch demo FUI tuntut pembubaran Ahmadiyah 5 Maret 2009 dan minta kalau ada bukti pelanggaran SKB laporkan kepada aparat dan silakan datang ke Depag ketemu para pejabat yang mengeluarkan SKB termasuk beliau dengan membawa bukti-bukti tersebut. Saya katakan pada waktu itu bahwa FUI sudah serahkan bukti tersebut ke Depag. Pak Saleh Saaf mengatakan bahwa belum ada, ya bawa lagi aja dst… Saya nggak mengerti bagaimana suatu bukti pelanggaran SKB sudah diterima pejabat depag dan berjanji akan disampaikan ke Menteri kok lalu dikatakan nggak ada?

Saya mendapatkan pernyataan serupa dari Kabalitbang Depag Prof Atho Mudzhar, saya katakan bahwa bukti sudah diberikan kepada Pak Abdul Fattah.

Kedua, saya bersama KH. Mahrus Amin (Ketua BKSPP) dan Ust Sobri Lubis (Sekjen DPP FPI) diundang Dirjen Bimas Islam Prof Nasarudin Umar yang didamping Kabalitbang Depag Prof Atho Mudzhar dan sejumlah pejabat Depag pada hari Senin dua hari sebelum demo 1 April. Prof Atho menyampaikan pandangan dia tentang keharusan adanya putusan pengadilan terhadap Ahmadiyah sebelum rekomendasi Menag cs kepada Presiden untuk keluarkan Keprres.

Sekali lagi di situ para bawahan Maftuh tidak menyebutkan bagaimana hasil pembinaan dan penyadaran yang mereka lakukan. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka melakukan pembinaan dan penyadaran Amadiyah. Kalau ada mestinya diceritakan biar sedikit. Mereka samasekali tidak membicarakan bagaimana pelaksanaan program pembinaan, penyadaran, dan pengawasan terhadap orang-orang ahmadiyah.

Dalam pertemuan tersebut mereka memaparkan pandangan pemerintah bahwa pembubaran ahmadiyah dengan Kepres itu harus melalui mekanisme pelanggaran SKB yang diajukan kepengadilan. Lalu dengan keputusanpengadilan yang menyatakan pengurus ahmadiyah bersalah barulah Menag cs membuat rekomendasi kepada presiden untuk membubarkan ahmadiyah..

Tentu saja tesis Prof Atho ini diragukan efektivitasnya oleh Ust. Sobri Lubis, karena kasus pelaporan Playboy ke Pengadilan Jaksel berujung pada pelegalan Playboy.Hakim pada saat itu memutuskan bahwa KUHP pasal 182 tidak layak dipakai untuk menuntut terdakwa Erwin Arnada????

Saya sempat sampaikan kepada para bawahan Maftuh agar menguatkan Presiden segera keluarkan Keppres sebelum terlambat. Sebab, menurut pemahaman saya melaksanakan Pasal 2 ayat 2 UU No 1 PNPS/1965 itu tidak harus melalui keputusan pengadilan. Ini juga yang sempat dibicarakan di MUI sebelum kejadian Monas 1 Juni 2008. Presiden bisa langsung membubarkan berdasarkan rekomendasi tiga menteri.

Perlu saya sampaikan disini bahwa Jaksa Agung di masa Abdurrahman Saleh (2005) pernah menyampaikan bahwa pemerintah gamang menghadapi tantangan luar dan dalam negeri untuk mengeluarkan keppres, kecuali kalau umat memberikan tekanan yang sangat besar dan bulat sikapnya. Prof Atho menyatakan belum pernah mendengar. Mungkin disini Mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh bisa bicara. Atau kawan-kawan tokoh-tokoh FUI yang hadir di Kantor Jagung di Blok M waktu itu seperti Ahmad Sumargono, Geisy Amar, dll

Jadi omongan Maftuh bahwa perumpamaan SKB terhadap Keppres itu laksana wudlu sebelum sholat bisa kita simpulkan bahwa Ahmadiyah tidak akan pernah dibubarkan karena para pejabat Depag toh tidak ada tanda-tanda pernah melakukan penyadaran dan pengawasan!

Bahkan menurut suatu sumber terpercaya, SKB sedianya akan ditandatangani oleh SBY, tapi dicegah oleh Maftuh. Saya jadi teringat kabar Menteri Agama menghalangi Presiden SBY bersilaturrahmi ke Majelis Tafsir Al Quran Solo baru-baru ini. Untunglah langkah aneh Maftuh itu sempat dikoreksi. Apa yang anda cari pak Menteri?

ImageMenanggapi pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang menyatakan bahwa tuntutan pembubaran Ahmadiyah yang dilakukan oleh FPI dan FUI tidaklah pada tempatnya, Habib Rizieq Syihab malah balik mencurigai Maftuh Basyuni seorang Ahmadiyah.

“Karena hingga saat ini dia tidak membuat mekanisme pemisahan Ahmadiyah dari kaum muslimin. Sehingga Ahmadiyah dengan leluasa menikahi wanita muslimah dan masuk Haramain untuk haji dan umarah serta dimakamkan di pemakaman umat Islam” jelas Ketua Umum FPI itu pada Suara Islam, Jumat (3/4).

Lebih lanjut Habib Rizieq menyatakan bahwa dalam soal SKB pun Menteri Agama tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, apalagi mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. “Ada apa?” tanya Habib Rizieq.

“Menurut saya, mesti ada litsus (penelitian khusus) terhadap aqidah Maftuh Basyuni. Apalagi ada informasi bahwa di Depag sejak lama ada oknum pejabatnya yang Ahmadiyah, bahkan pernah menempati eselon satunya. Litsus ini pun mesti dilakukan terhadap aqidah SBY, karena dia begitu “keukeuh” melindungi Ahmadiyah, jangan-jangan selama ini umat Islam sudah kecolongan mendapat Presiden yg Ahmadiyah?”ungkap Habib. (mj/shodiq ramadhan/suara-islam.com)

Pilih PKS = Pilih Partai Demokrat

Pilih PKS = Pilih Partai Demokrat

Tifatul Sembiring Dukung SBY PDF Cetak E-mail
Friday, 03 April 2009
ImagePresiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mengalir begitu saja di dalam partainya. Namun semua dukungan itu masih tentatif, sampai diputuskan Majelis Syura PKS.

“Siapa bilang dukung SBY?” kata Tifatul dalam perbincangan dengan VIVAnews, Jumat 3 April 2009. “Ada usulan dari kader dan simpatisan untuk dukung SBY, tapi belum ada keputusan,” katanya.

Jadi pernah dalam kampanyenya, Tifatul bertanya pada massa, apakah sudi PKS berkoalisi dengan PDIP. “Mereka jawab “no way”,” kata Tifatul. Lalu ditanyakan, sudikah PKS berkoalisi dengan Golkar, jawabannya juga “no way”.

Lalu, “Sudikah PKS koalisi dengan SBY?” kata Tifatul. “Mereka jawab “yes”,” katanya lagi. “Ini spontan, tapi belum merupakan keputusan PKS, nanti diputuskan Majelis Syura PKS pasca-Pemilu legislatif,” katanya.

PKS pun terbuka soal dukungan terhadap Yudhoyono itu mengingat batas waktu melakukan pengajuan calon presiden dan wakil presiden sangat terbatas. “I Putu Artha dari KPU bilang bahwa waktu untuk memutuskan koalisi pasca-Pemilu legislatif hanya ada tiga hari, jadi komunikasi dan penjajakan harus segera dimulai,” katanya.

Tifatul dalam beberapa kali kampanye memang menyinggung tentang dukungan massa dan kader partainya pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan dukungan masih terbuka untuk siapa saja, karena belum ada putusan resmi Majelis Syura PKS di mana Hidayat dan Tifatul menjadi dua dari 99 anggotanya. (VIVAnews/mj/www.suara-islam.com)