Indonesiaku malang

Hari Gini Jilbab Masih Dilarang

Sungguh ironi, diskriminasi Muslimah Berjilbab di Negeri Mayoritas Muslim masih terjadi. Katanya era keterbukaan. Oleh: Siti Rochmah, Pabaton Indah Bogor

Bogor-Larangan bekerja menggunakan jilbab makin marak terjadi. Tidak hanya di luar negeri yang Muslimnya minoritas, tetapi di negeri kita tercinta pun yang Muslimnya mayoritas juga terasa diskriminasinya. Kejadian tersebut dialami oleh putri-putri kami (lulusan sarjana farmasi dan sastra Jepang) dalam melamar pekerjaan, bahkan sampai berkali-kali ditolak hanya karena memakai jilbab. Pertama, anak kami (lulusan farmasi) melamar pada sebuah klinik di Bandung, kemudian dipanggil untuk wawancara. Ketika datang ke tempat tersebut, karyawan yang akan mewawancara langsung berkata, “Wah sayang Saudari berjilbab,” tanpa ditanya kemampuan atau dites kompetensi lainnya. Kedua anak kami (lulusan sastra Jepang) melamar ke toko buku terkemuka di Bogor, waktu mengantarkan berkas lamaran diterima dengan baik oleh bagian HRD, tetapi pas di luar berpapasan dengan seorang karyawan dan bertanya, “Mbak mau melamar ke sini ya, di sini ga boleh pake jilbab.” Alhamdulillah sampai sekarang pun tidak ada panggilan. Yang ketiga, ada job fair di PTS kota kami, dan salah satu perusahaan farmasi terkemuka mengadakan psikotes langsung di tempat tersebut, anak kami lolos dan mendapat panggilan untuk tes lebih lanjut pada tgl 5 Februari 2009 di kantor pusat (Jakarta). Waktu tes dilaksanakan dari pukul 14.00 s/d 19.00 WIB, tanpa ada istirahat untuk shalat Ashar dan Maghrib (secara kebetulan anak saya sedang berhalangan), tapi membuat anak saya terheran-heran bagaimana kalau tidak sedang berhalangan? Pada tanggal 26 Februari 2009, anak saya mendapat pemberitahuan bahwa tes yang diikutinya tersebut lolos dan dipanggil untuk wawancara tgl 3 Maret 2009. Dengan semangat dan suka cita anak kami memenuhi panggilan tersebut. Ketika wawancara dia diberitahu nilai hasil psikotes dan tes lainnya telah memenuhi standar dan bahkan nilainya di atas rata-rata, dengan kata lain dia diterima sebagai staf di perusahaan tersebut. Kemudian diberitahukan pula hak dan kewajiban serta peraturan yang harus ditaatinya (tapi belum memberitahukan soal jilbab) anak saya sepakat, dan diminta datang lagi tgl 7 Maret 2009 untuk observasi lapangan yang akan dibimbing oleh seniornya. Namun kalimat terakhir yang diucapkannya membuat anak saya terduduk lemas, “Tapi Mbak di lingkungan kantor tidak diperkenankan memakai jilbab. Mbak boleh dari rumah berjilbab, ketika masuk kantor dibuka, dan ketika pulang boleh dipakai lagi.” Masya Allah peraturan macam apa ini? Waktu itu anak saya berargumentasi bahwa dengan memakai jilbab tidak akan mengurangi kinerja dan kegesitannya dalam bekerja, kenapa tidak boleh? Tidak ada jawaban yang jelas. Anak saya pamit tanpa memberi keputusan. Kami semua terheran-heran dibuatnya, kalo memang perusahaan-perusahan tersebut mensyaratkan pelamar tidak boleh berjilbab, seharusnya diberitahukan dari awal atau dicantumkan dalam syarat lamaran. Foto anak kami yang dilampirkan, juga dalam ijazah semua menggunakan jilbab, kalo memang tidak diperkenankan karyawan berjilbab tidak perlu pelamar tersebut dipanggil yang hanya membuat kekecewaan dan sakit hati. Kepada redaksi terima kasih atas dimuatnya surat ini.

Catatan : Itulah akibat dari sistem pemerintahan sekuler yang diterapkan di Indonesia, yang selama ini masih sedikit yang memperjuangkannya, bahkan oleh partai Islam sekalipun. Mereka saat ini justru sedang menikmati syahwat pemilu yang sebentar lagi akan memberi kedudukan dan status sosial yang akan makin menjauhkannya dari ‘jalan yang lurus’, makin dalam penyakit wahn diderita, makin jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla.

Bagaimana partai partai Islam?, kemana saja kamu?, masih tidur dan bermimpi kedudukan dunia yang akan kau kejar ?

Ada apa dengan PKS ?

Sri Mulyani Bawa Kepentingan Asing

Oleh : Redaksi 16 Feb 2009 - 3:00 am

Usul Aneh, Membingungkan Dan Tidak Islami

Bagi anggota Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, mengusulkan Sri Mulyani menjadi wapres sama saja dengan membawa kepentingan pihak asing masuk ke Indonesia. Pasalnya, pihak asinglah yang selama ini melambungkan popularitas Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

“Sri Mulyani, selama menjabat menkeu saja tidak berhasil mengamankan perekonomian nasional dari gejolak eksternal maupun internal. Sejauh ini, kebijakan ekonomi nasional masih berpihak pada kepentingan asing.” ungkapnya kepada Suara Islam, 14/2.

Beberapa waktu lalu, Zulkifliemansyah, salah satu ketua DPP PKS, pernah melontarkan wacana untuk melamar Sri Mulyani menjadi kader PKS sekaligus menjadi cawapres untuk mendampingi SBY.

”Mungkin Sri Mulyani bisa menjadi kader PKS, sehingga bisa dicalonkan dari PKS untuk berduet dengan SBY,” katanya, usai dikusi ‘Koalisi Setelah Pemilu Legislatif atau Sebelum’ di DPP Partai Golkar, Selasa (10/2).

Apalagi dari sisi ideologi dan pemahaman pembangunan ekonomi, Ani dan PKS juga sama. “Beliau itu senior saya di Fakultas Ekonomi UI. Platform ekonomi kita sama. Jadi bisa saja Sri Mulyani dicalonkan dari PKS,” Zul berdalih.

Menanggapi pernyataan Zul ini, Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Jaka Setiawan berkomentar singkat, “Pantas, sama-sama kapitalis sih”. (shodiq/mj/suara-islam)

Usul Zulkifliemansyah Aneh, Membingungkan Dan Tidak Islami

Wacana yang dilontarkan oleh salah satu ketua DPP PKS, Zulkifliemansyah beberapa waktu lalu, untuk menduetkan SBY dengan Sri Mulyani mendapat tanggapan dari Direktur An Nashr Institute, Munarman, SH. Menurutnya usul tersebut aneh, membingungkan dan tidak Islami.

Bagi Munarman, Sri Mulyani yang bekas Direktur IMF untuk Kawasan Asia Timur itu merupakan kader Mafia Berkeley yang berideologi Kapitalisme Liberal. “Dia itu bekas Direktur Asia Timur IMF yang telah terbukti menjadi alat utama bagi negara-negara Barat untuk menghancurkan ekonomi negara-negara yang kaya Sumber Daya Alamnya supaya terjerat pada hutang riba” ungkap Munarman pada Suara Islam, (14/2).

Bahkan menurut Panglima Komando Laskar Islam itu, menteri keuangan yang saat ini merangkap Menko Ekonomi itu sangat pro pasar bebas dan pro Barat, yang hanya berpedoman pada ekonomi makro, mengabaikan sektor riel dan pendukung serta pengusung ekonomi ribawi.

“Padahal jelas-jelas Islam mengharamkan sistem ekonomi riba, dan konstituen utama partai saudara kita itu khan kelompok usaha sektor riil. Kok bisa bisanya orang seperti Sri Mulyani dicalonkan sebagai Wapres oleh partai yang mengklaim sebagai Partai Islam” papar Munarman kepada Suara Islam baru-baru ini.

Tapi, lelaki yang pernah menjadi Direktur YLBHI itu tetap berprasangka baik. ”Mudah-mudahan usulan pencalonan tersebut hanya becanda alias main-main saja.” katanya.

Menanggapi pernyataan Zul di sebuah harian ibu kota, 11/2, yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban paksaan bagi Sri Mulyani untuk mengenakan jilbab, Munarman menyatakan pernyataan itu sebagai usul yang sangat lucu.

“Mungkin teman teman yg mencalonkan Sri Mulyani menganggap Sri Mulyani belum baligh atau bahkan sudah jadi nenek nenek peot, sehingga tidak wajib pake jilbab“, canda Munarman. Malah dia mempertanyakan, “Lha ini partai Islam atau partai sekuler?”(shodiq/mj/suara-islam)

Pernyataan dari salah satu ketua DPP PKS ini (semoga tidak diplintir wartawan), bisa menjadi blunder bagi PKS. Tidak pernah terlontar pernyataan untuk menegakkan kalimatullah darinya dan kalau saja Sri Mulyani jadi wapresnya SBY, maka lengkap sudah sekulerisme di Indonesia, Ahmadiyah akan tetap eksis, bahkan mungkin akan makin berkibar, PKS menjadi partai sekuler, meringankan perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak lagi menjadi partai dakwah. Kadernya beramai ramai melepaskan jilbab mereka, karena para pemimpinnya merasa tidak perlu lagi memakai jilbab, karena perintah Allah dianggap ringan. Ingatkah anda bagaimana presiden Turki ditentang hebat oleh kaum sekuler hanya karena istrinya berjilbab?. Bukankah ketaqwaan seseorang tercermin dari sikapnya ? ” saksikanlah bahwa saya seorang muslim”. Seharusnya PKS tetap istiqomah dengan perjuangan menegakkan syariah lewat parlemen, atau apakah PKS sekarang menjadi peragu, meragukan bantuan dari Allah SWT. Bukankah PKS selama ini mempuyai kader yang militan, yang akan berjuang bagi tegaknya syariah, bukan kedudukan dunia, apalagi hanya menjadi pembantu (walaupun pembantu presiden), alangkah murahnya harga perjuangan kader PKS menegakkan syariah dan kalimatullah kalau hanya diganti dengan kedudukan menteri, anggota DPR dan bahkan presiden sekalipun. Apakah memang perjuangan PKS hanya sampai di sini ? Banyak orang menyaksikan, makin nyata sekarang bahwa PKS telah menjadi underbow PD ? Naudzubillahi min dzalik.

Jadi, kaum muslimin yang ingin menyaksikan tegaknya syariah di Indonesia, partai apa yang akan anda pilih? atau Golput saja seperti anjuran Gus Dur?

Wallahu’alam